Menjadi yang Pertama

oleh: Herman

Kemarin, saya melihat petunjuk waktu lampu lalu lintas di perempatan Taman Mini Indonesia Indah, pertigaan jalan Raya Bogor dari arah Taman Mini, dan di perempatan Cawang dekat kampus UKI. Mungkin karena baru dipasang, di perempatan Taman Mini ternyata petunjuk waktu yang seharusnya menyala dan memperlihatkan satuan detik yang terhitung mundur untuk penanda lampu hijau dan lampu merah menyala, hari ini hanya terlihat garis lurus berjajar sebanyak 3 garis (menunjukkan angka 3 digit). Kalau lampu menyala berwarna merah, yang telihat hanya tiga garis berwarna merah. Begitu pun dengan lampu yang berwarna hijau.

Di kota Bengkulu, penunjuk waktu itu telah lebih dulu ada. Meski menurut saya, jalanan Jakarta yang begitu ramai dan selalu macet lebih membutuhkan penunjuk waktu digital itu. Bukan berarti di Bengkulu tidak perlu ada alat itu, namun kelihatannya Bengkulu selalu ingin nomor satu dalam ketertiban lalu lintas. Sekitar tahun 1996, semua pengendara sepeda motor di Bengkulu telah diwajibkan mengenakan helm standar. Tentu saja helm standar ini untuk perlindungan pengendara sendiri ketika mengalami kecelakaan. Kalau tidak salah ingat, karena termasuk daerah pertama dalam penerapan aturan tersebut, Bengkulu mendapat penghargaan sebagai kota tertib lalu lintas.

Di bidang kependudukan, Bengkulu juga termasuk Kota pertama yang menerapkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional. KTP berwarna biru mudan dan mirip kartu ATM itu telah diberikan kepada penduduk sekitar tahun 1996 pula. Saat akan merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi perguruan tinggi pada tahun 1997, saya sudah memiliki KTP Nasional. Di Yogyakarta, teman-teman saya dari Yogya maupun yang berasal dari kota-kota lain merasa heran melihat saya memiliki KTP yang dari penampilan saja sudah "keren". Sayangnya, KTP itu pun tidak berlaku untuk mengurus administrasi di pemerintahan DI. Yogyakarta. Tetap saja saya harus mengurus surat keterangan kependudukan dari Ketua RT tempat saya tinggal.

Sejujurnya, saya suka melihat Bengkulu menjadi kota pertama dalam menerapkan sesuatu yang baru, yang positif tentu saja, dan juga secara teknologi "canggih", complicated, atau apalah namanya. Sekarang, saya menunggu saat Bengkulu menjadi kota pertama dalam membersihkan instansi-instansi pemerintah dari praktik korupsi, terutama di kantor-kantor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya, mengurus kartu pencari kerja tidak perlu lagi "dipalak" oleh pegawai Disnakertrans, mengurus KTP di kecamatan tidak dimintai uang minimal 25 ribu rupiah saat mengurus KTP, atau mengurus Akte Kelahiran tidak dipaksa untuk membayar uang yang (bagi masyarakat kurang mampu) jumlahnya terhitung besar untuk sekedar mendapatkan surat keterangan. Pegawai-pegawai pemerintah itu telah dibayar dengan menggunakan uang negara untuk melayani masyarakat. Uang negara itu, salah satu sumbernya, berasal dari pungutan pajak dari masyarakat juga. Kalaupun masyarakat diwajibkan membayar sejumlah tertentu sebagai biaya administrasi, akan lebih baik dibuatkan satu surat keterangan resmi dari instansi terkait agar terlihat ada semangat transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Juga, tentu saja uang "pungutan resmi" itu tidak boleh memberatkan, dapat dijangkau oleh masyarakat lapis ekonomi paling bawah yang justru paling membutuhkan layanan maksimal dari keberadaan Pemerintah.

Kelak, kalau Bengkulu telah berhasil mewujudkan layanan bagi masyarakat umum secara bersih, tentu penghargaan sebagai kota Teladan itu tidak hanya dari Pemerintah Pusat. Penghargaan itu akan datang sendiri dari masyarakat, baik sebagai pihak yang merasakan langsung manfaatnya, maupun sebagai warga yang memang selayaknya bangga pada Pemerintah mereka.