Bila Presiden Kecewa

Oleh: Herman

Apa jadinya kalau Presiden memarahi bawahannya karena tidak beres melaksanakan tugas? Tentu saja bawahannya akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan demikian.

Ini terjadi pada Gubernur Bengkulu saat kunjungan Presiden ke Bengkulu berkaitan dengan peristiwa gempa. Ketika menerima laporan dari Gubernur, Senin, 17 September 2007, Presiden menyatakan kekecewaannya. Saat itu, Gubernur melaporkan bahwa penanganan gempa menjadi terlambat karena satuan tugas, Camat, hingga Bupati ikut mengungsi.

Hal lain yang menurut saya cukup lucu, perhitungan mengenai kebutuhan para korban berupa tenda, kain sarung dan selimut yang menurut Presiden tidak sesuai dengan kebutuhan. Presiden mengatakan, jika dibandingkan dengan pengalaman penanganan korban gempa di Yogyakarta, Klaten, Pangandaran, Nabire, Nias, Aceh, dan Alor, jumlah yang disebutkan oleh Gubernur Bengkulu itu melebihi kebutuhan korban.

Saya jadi berpikir, mungkin ini adalah gambaran mental buruk birokrat kita: bekerja sangat lelet (bahasa Kaur: lilis) dan suka menaikkan anggaran yang dibutuhkan (mark up). Sungguh ini merupakan budaya yang susah hilang dan tetap melekat pada institusi birokrasi kita. Bekerja lelet tidak hanya terjadi pada saat bencana gempa saat ini. Juga tidak hanya terjadi di Bengkulu saja. Saat terjadi bencana gempa tahun lalu di Yogya dan Klaten, masyarakat juga mengeluhkan kinerja pemerintah yang lambat serta prosedur yang begitu panjang yang harus dilalui oleh korban untuk mendapatkan bantuan.

Sedih rasanya, buruknya kinerja birokrat tetap langgeng meski lengsernya Pemerintah Orde Baru 9 tahun lalu menjadi harapan titik berangkat pembenahan. Nyatanya, pembenahan kinerja itu tidak pernah membuahkan hasil yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Entahlah, barangkali saya yang terlalu muluk mengharapkan sesuatu yang berlebihan pada pemerintah daerah, sementara saya sendiri belakangan sering dibuat kesal oleh kinerja birokrasi di departemen-departeman pemerintahan pusat yang sama leletnya dalam bekerja, sama kebiasaan menaikkan anggaran, dan sama tidak pedulinya pada kebutuhan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Berikut ini adalah berita lengkap mengenai ungkapan kekecewaan Presiden Senin lalu. Sumbernya Koran Tempo, Selasa, 18 September 2007. Karena berita ini tidak ada dalam versi website, maka saya pindai langsung dari versi cetaknya.


Presiden Kecewa terhadap Kinerja Aparat Bengkulu

"Kalau tak mau ambil risiko, bukan pemimpin namanya."

BENGKULU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa terhadap kinerja sejumlah pejabat di Bengkulu yang ikut mengungsi saat gempa tanpa hirau nasib rakyatnya. "Saya tidak bisa menerima alasan, justru pada saat yang kritis pemimpinnya tidak menjalankan tugas kepemimpinan," kata Presiden di depan semua aparat pejabat lokal di Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Provinsi Bengkulu kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Presiden menanggapi penjelasan Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin, yang mengatakan penanganan korban gempa terlambat karena anggota satuan tugas, camat, hingga bupati ikut mengungsi. "Sehingga koordinasi di lapangan untuk membantu korban tak dilakukan," ujar Agusrin.

Presiden tampak menghela napas mendengar laporan itu. "Kalau pemimpinnya tidak ada, takut, tidak mengambil risiko, ya, itu bukan pemimpin," katanya. Presiden berulang kali menegaskan tidak bisa menerima alasan, karena pejabat mengungsi, penanganan bencana kurang baik. "Kalau masih ada kemungkinan gempa dan tsunami, saya tidak menyalahkan. Tapi tidak berarti tugas tidak dijalankan."

Beberapa kali Presiden menyela Agusrin yang tengah memaparkan penanganan bencana. Misalnya, ketika Agusrin menyampaikan kebutuhan 83 ribu helai kain sarung dan selimut. Yudhoyono menanyakan apakah harta benda warga ikut tertimpa bangunan.

"Kan bangunan yang roboh tidak banyak? Artinya, pakaian mereka yang ada di rumah masih bisa dipakai."

Agusrin mengangguk. "Siap, Pak. Akan kami lakukan."

Begitu juga saat Agusrin menyampaikan kebutuhan tenda plastik dan tenda regu tambahan 6.645 unit. "Tolong itu dihitung lagi oleh bupati dan camat," ujar Yudhoyono.

Presiden mengatakan, berdasarkan pengalaman menangani korban gempa di Yogyakarta, Klaten, Pangandaran, Nabire, Nias, Aceh, dan Alor, tidak sampai ada permintaan tenda sebanyak itu. "Ingin segera saya lihat di lapangan. Ini akan menjadi sulit kalau begini cara menghitungnya," kata Presiden.

Akibat gempa 7,9 skala Richter yang terjadi Rabu pekan lalu, Agusrin mengatakan Bengkulu mengalami kerugian Rp 3,5 triliun, dengan perincian bangunan pemerintah 400 unit Rp 2,4 triliun, rumah 27.882 unit Rp 576 miliar, dan fasilitas umum Rp 592 miliar.

Yudhoyono menginstruksikan Agusrin agar memastikan distribusi bantuan berjalan efektif. "Saya tidak senang ada warga yang membutuhkan tapi tidak mendapat bantuan," ucap Yudhoyono.

Setelah menyampaikan rasa kecewanya, Presiden langsung menuju ke Bandar Udara Fatmawati Soekarno untuk bertolak menuju Kabupaten Muko-muko dengan menggunakan helikopter. Yudhoyono menyatakan hendak melihat kinerja aparat di sana. "Kalau pemimpin tidak memimpin, hampir pasti (pendistribusian) tidak akan berhasil," katanya.

Kedatangan Presiden ke Bengkulu ini didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. NININ DAMAYANTI (BENGKULU)